Jakarta_voiceofmeranti_ Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menyatakan bahwa Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, tidak berhasil memimpin partai dan sebaiknya tidak mencalonkan diri lagi dalam Muktamar mendatang.
Rommy mengungkapkan bahwa hampir semua pengurus PPP di tingkat daerah menilai kepemimpinan Mardiono perlu diganti karena gagal membawa PPP lolos ke DPR untuk pertama kalinya dalam sejarah.
"Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai caketum jelas sudah sangat tidak layak. Hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan hal ini. Sekarang tinggal siapa caketumnya?" ujar Rommy kepada Kompas.com, Rabu (14/5/2025).
Ia menyarankan agar PPP mulai mempertimbangkan calon ketua umum dari luar partai. Menurutnya, aturan dalam AD/ART yang mensyaratkan calon ketua umum harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP atau Ketua Majelis selama satu periode seharusnya tidak menjadi hambatan.
"Karena AD/ART itu bukan kitab suci. Dia bisa diubah tanpa syarat apapun oleh muktamirin sepanjang disetujui mayoritas. Dan berlaku seketika di muktamar," ujar mantan ketua umum PPP tersebut.
Rommy menyebut bahwa saat ini sudah ada delapan nama yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP, baik dari dalam maupun luar partai. Mereka adalah Sandiaga Uno, Arwani Thomafi, Taj Yasin, Saifullah Yusuf, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto.
Menurutnya, masing-masing calon memiliki tingkat aktivitas politik yang berbeda dalam menyambut muktamar.
"Ada yang sudah sosialisasi dengan DPW atau DPC. Ada yang baru sowan para sesepuh ulama. Ada yang sudah konsolidasi. Ada yang sudah niat, kemudian ngerem. Bahkan ada yang diunggulkan tapi masih ditunggu kesediannya," tutur Rommy. "Tapi setidaknya komunikasi itu ada. Baik dengan saya sendiri atau dengan pengurus DPP lainnya. Intinya, dinamika menuju muktamar ini menuju 1 arah: mencari ketua umum baru," imbuhnya.
Diketahui, Muktamar PPP dijadwalkan akan berlangsung antara Agustus dan September 2025, dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru.
