Meranti.voiceofmeranti. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan peran penting Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai mitra strategis pemerintah dan penopang utama dalam ekosistem kesejahteraan sosial di Tanah Air.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-58 DNIKS yang dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, pada Jumat (25/7).
“DNIKS ini mengkoordinasikan 100 lebih ormas-ormas yang semuanya terlibat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.
Ada yang kelompok difabel, lansia, dan kelompok-kelompok lain yang semuanya itu memerlukan dukungan agar mereka bisa menjadi lembaga yang kredibel, lembaga yang terakreditasi. Nah itulah salah satu nanti yang akan dibantu oleh DNIKS,” kata Gus Ipul dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025).
Gus Ipul secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Hashim Djojohadikusumo atas kesediaannya menjabat sebagai Ketua Badan Penasehat DNIKS. Ia menyebut Hashim sebagai tokoh yang telah lama berdedikasi dalam pembelaan terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.
"Tadi beliau menyatakan bahwa tanpa terasa, beliau sudah membantu lebih dari 100 ribu penyandang disabilitas dan juga kelompok-kelompok rentan lain yang itu sungguh sangat berarti untuk kita semua," kata Gus Ipul.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan Kementerian Sosial berada dalam jalur yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu memuliakan rakyat kecil, menjangkau mereka yang selama ini terabaikan, serta membuka peluang bagi hal-hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Dalam hal ini, DNIKS dianggap sebagai mitra utama dalam upaya besar tersebut.
Menurut Gus Ipul, keberadaan DNIKS memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mengatur pentingnya partisipasi masyarakat. DNIKS, lanjutnya, merupakan perwujudan nyata dari Pasal 42 dalam undang-undang tersebut.
"Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat diwujudkan dengan membentuk satu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial Non-pemerintah, dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri Ini sesuai apa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Umum DNIKS," jelas Gus Ipul.
Secara struktural, DNIKS berperan sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) di tingkat nasional. Sementara itu, peran serupa di daerah diemban oleh LKKS provinsi dan kabupaten/kota. Bersama-sama mereka membina ribuan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), termasuk yang menangani anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya.
"DNIKS adalah tulang punggung ekosistem kesejahteraan sosial Indonesia yang menghubungkan, menopang, dan memperkuat seluruh elemen masyarakat dari pusat hingga daerah serta menjadi katalisator perubahan, Mempercepat energi, menggerakkan potensi sosial, dan mempertemukan niat baik menjadi aksi nyata," jelas Gus Ipul.
Ia juga menyoroti peran DNIKS sebagai penghubung antara harapan masyarakat dengan kekuatan gerakan sosial, yang mampu menyatukan berbagai suara masyarakat sipil dengan kebijakan negara.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah meningkatkan standar lembaga sosial melalui proses akreditasi serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia.
"Saya ingin mengajak DNIKS mengkoordinasikan LKS, untuk bisa kita akreditasi. Panti-panti asuhan mari kita akreditasi, lembaga dan sumber dayanya. Supaya lebih profesional. Kemudian panti asuhan tidak menjadi kedok bagi orang yang hanya ingin dapat donasi.
Atau bahkan bisa jadi hanya dibuat bungkus untuk melakukan kekerasan seksual," tegas Gus Ipul.
Sementara itu, Ketua Badan Penasehat DNIKS, Hashim Djojohadikusumo menegaskan keseriusannya dalam memperjuangkan nasib kelompok rentan. Ia menceritakan keterlibatannya dalam proses penyusunan dan pengesahan UU Disabilitas pada tahun 2016.
"Kenapa saya cerita ini? Karena ini adalah bagian dari kesejahteraan sosial untuk kaum yang paling lemah, paling miskin, dan paling terkabaikan. Maka, waktu diminta kesediaan menjadi Ketua Badan Penasehat DNIKS, saya bersedia. Semoga kita bisa bersama-sama bisa berjuang untuk rakyat kita yang terabaikan," kata Hashim.
Hashim juga mendorong agar DNIKS proaktif dalam mendorong pengesahan peraturan daerah yang berpihak pada penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia.
"Tidak cukup di pusat. Misalnya ada tarif khusus naik bus untuk disabilitas, gedung-gedung yang harus menyesuaikan dengan kaum disabilitas, punya misalnya (fasilitas) kursi roda," kata Hashim.
Ketua Umum DNIKS, A. Effendy Choirie, menceritakan bahwa DNIKS berdiri pada tahun 1967 sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi saat itu. Organisasi ini lahir dari hasil pertemuan delegasi Indonesia dalam Conference of International Council on Social Welfare (ICSW) di Washington D.C.
Delegasi tersebut antara lain Mr. Soemantri Praptokoesomo, Pasila, Djajat Dradjat, Alwi Sutan Osman, Dr. Salekan, Ijas Suahnada, dan Narasaruddin Latif.
"Berbagai negara hadir. Semua berbicara tentang dunia sedang galau karena kemiskinan ada di setiap negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu mereka bersepakat mendirikan organisasi Bernama DNIKS, organisasi sosial pelopor yang fokus pada kesejahteraan sosial," kata Choirie.
Ia menegaskan bahwa DNIKS dibentuk bukan untuk menjadi oposisi pemerintah, melainkan sebagai mitra dalam mewujudkan kebijakan sosial yang lebih inklusif.
"Sejak awal organisasi ini didisain membantu pemerintah. Bukan untuk menjadi tandingan pemerintah," kata dia.
Choirie menekankan bahwa peringatan usia 58 tahun DNIKS ini harus dijadikan momentum evaluasi dan penguatan organisasi, agar semakin solid dalam memperjuangkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia.
Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh yang telah memberikan kontribusi besar terhadap DNIKS juga mendapat penghargaan. Mereka antara lain: Prof. H. Sutan Marajo Nasaruddin Latif, Johana Sunarti Nasution, Raden Panji H. Mohammad Noer, Brigjen TNI (Purn) H. Gatot Soeherman, Prof. H. Haryono Suyono, Letjen TNI (Purn) H. Bustanil Arifin, Hendratmoko dan Tantyo A.P Sudharmono.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Ketua BAZNAS Noor Achmad, Wamensos Agus Jabo Priyono, Direktur Indofood Franciscus Welirang, Ketua PBNU KH. Masyhuri Malik, Sekjen DNIKS Sudarto, Anggota Badan Pakar DNIKS Effendy Simbolon, Lukman Edy, serta sejumlah tokoh nasional lintas sektor.
