Sumber foto : detik.com
Meranti - voiceofmeranti - Dilansir dari media detik.com Sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi ke Bareskrim Polri. Laporan ini dilayangkan buntut dari pernyataan Budi Arie yang diduga menuding PDIP berada di balik peredaran judi online.
"Jadi terlapor disini, Budi Arie Setiadi mantan Menkominfo," ujar salah satu kader, Wiradarma Harefa, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).
Laporan tersebut telah terdaftar dengan Nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri, tertanggal 27 Mei 2025. Wira menyebutkan bahwa dirinya bersama sembilan kader lainnya merasa tersinggung atas tuduhan tersebut dan memutuskan untuk menempuh jalur hukum.
"Kami kader sakit hati, marah, tapi kami tetap mengikuti jalur hukum," ucap Wira.
Sebagai bagian dari laporan, para kader menyerahkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman suara dan tangkapan layar pemberitaan terkait pernyataan Budi Arie.
Wira menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan inisiatif pribadi para kader, bukan instruksi langsung dari DPP PDIP. Meski demikian, pihaknya tetap melaporkan langkah tersebut kepada DPP sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Kami dari sini akan melaporkan ke DPP, karena kami juga berangkat kami laporkan. Kami akan sampaikan ke DPP bahwa kami sudah buat laporan di Bareskrim," tuturnya.
Menurut Wira, hingga saat ini belum terlihat adanya niat baik dari Budi Arie untuk meminta maaf atas pernyataannya. Ia menuntut agar Budi Arie menjelaskan dasar dari tuduhan tersebut.
"Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa. Dia harus mengungkapkan, dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua," imbuh Wira.
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh detikcom kepada Budi Arie Setiadi, namun belum mendapat tanggapan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga telah merespons kontroversi ini. Ia meminta agar Budi Arie segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
"Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi," ujar Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/5).
"Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi," tambahnya.
